masukkan script iklan disini
KUDUS, mediasuaragempithak.com — Proyek revitalisasi bangunan SDN 1 Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yang termasuk menelan anggaran lebih dari Rp407 juta, menjadi sorotan. Pasalnya, aktivitas pembangunan yang telah berjalan sekitar dua minggu tersebut disebut belum dilengkapi papan informasi proyek di lokasi.
Ketiadaan papan informasi itu menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui secara terbuka sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana, hingga waktu pelaksanaan proyek jika informasi dasar tersebut belum terpampang di lokasi?
Kondisi itu bahkan berpotensi menimbulkan kesan sebagai “proyek revitalisasi siluman”, meski pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program resmi pemerintah.
Anggaran sepuluh Juta, Papan Informasi Justru Belum Terpasang
Kepala SDN 1 Karangrowo, Hidayah, menjelaskan bahwa program revitalisasi tersebut bersumber dari bantuan pemerintah melalui kementerian terkait dan pelaksanaannya mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Menurut Hidayah, pengerjaan fisik tidak dilakukan secara sembarangan ataupun diserahkan kepada pihak ketiga tanpa mekanisme. Pelaksananya melibatkan Tim P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Sekolah) yang terdiri dari unsur sekolah, komite, guru, hingga wali murid.
“Pelaksanaan di lapangan ditangani oleh tim khusus (P2SP). Walaupun tanggung jawab akhir ada pada Kepala Sekolah, teknis pelaksanaannya melibatkan tim yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, guru, hingga wali murid,” ujar Hidayah saat dikonfirmasi, Kamis. 27/8/2026.
Ia menambahkan, pembangunan telah berlangsung kurang lebih dua minggu. Tenaga ahli juga dilibatkan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konstruksi agar pekerjaan memenuhi standar yang ditentukan.
Alasan Masih Dipesan
Namun, ketika ditanya mengenai papan informasi sebagai bentuk transparansi kegiatan, pihak sekolah mengakui bahwa papan tersebut belum terpasang.
Hidayah menyebut papan pengumuman proyek masih dalam proses pemesanan dan akan dipasang dalam waktu dekat.
Alasan tersebut tentu menjadi perhatian. Sebab, proyek yang menggunakan anggaran publik idealnya dapat memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat sejak kegiatan berlangsung, bukan setelah pembangunan berjalan cukup lama.
Publik Berhak Tahu
Ketiadaan papan informasi bukan semata-mata persoalan lembaran papan di depan lokasi pembangunan. Informasi mengenai proyek pemerintah berkaitan langsung dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Masyarakat berhak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber dananya, siapa yang bertanggung jawab, serta kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan.
Oleh karena itu, pihak terkait perlu memastikan seluruh informasi proyek segera dibuka secara terang dan mudah dibaca publik.
Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi simbol peningkatan kualitas pendidikan justru menimbulkan tanda tanya akibat minimnya informasi di lapangan.
Rp407 juta bukan angka kecil. Ketika uang negara digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, transparansi bukan sekadar pelengkap—melainkan bagian penting dari tanggung jawab kepada masyarakat.
